Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan difokuskan pada mendukung program swasembada pangan. Sementara itu, proyek Ibu Kota Negara (IKN) akan tetap dilanjutkan, namun tidak menjadi prioritas utama. Pernyataan ini disampaikan Dody setelah mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI beserta seluruh mitra kerja, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (29/10/2024). "Prioritas saat ini adalah swasembada pangan. IKN tetap ada, tetapi keputusan mengenai target swasembada pangan sudah ditetapkan. Apa pun yang telah diputuskan, harus diterima," ungkap Dody. Dody menjelaskan bahwa fokus swasembada pangan dalam pemerintahan Prabowo - Gibran bertujuan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan yang disebabkan oleh konflik geopolitik dan perubahan iklim, yang dapat mengganggu rantai pasokan. Di sisi lain, produksi bahan pangan, khususnya beras, di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan, sehingga masih bergantung pada impor. "Arahannya adalah swasembada pangan. Kita mengalami kekurangan beras, itu yang paling utama. Kita khawatir jika terjadi ketegangan di Ukraina atau Iran, kita bisa kesulitan mendapatkan makanan. Semua orang merasa seolah-olah tidak makan jika tidak ada beras, jadi kita harus menghindari hal itu. Beras adalah yang paling penting," tambahnya. Dody lebih lanjut menjelaskan bahwa dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung swasembada pangan akan digunakan untuk membangun jaringan irigasi pertanian, memastikan ketersediaan air melalui pembangunan bendungan atau waduk, serta berbagai kegiatan lainnya. Kewajiban PU adalah mendukung program swasembada pangan yang dipimpin oleh Presiden, yang berarti memberikan dukungan kepada Kementerian Pertanian. Ini merupakan prioritas utama. Selain itu, swasembada air juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Penyediaan air baku adalah hal yang wajib, jelas Dody. Di sisi lain, Dody menambahkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun ke depan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ditargetkan untuk menyelesaikan kompleks perkantoran bagi lembaga legislatif dan yudikatif. "Insya Allah, dalam empat tahun ke depan, gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan sudah terbangun," tutup Dody.